Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan terbatas dengan sejumlah pejabat tinggi negara di kediaman dinas Presiden, Widya Chandra, pada hari Jumat (2/1/2026). Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Pertemuan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang siang ini menjadi salah satu agenda penting pemerintah di awal tahun 2026, dengan fokus utama pada penanganan pascabencana dan penetapan arahan strategis bagi jajaran pemerintah.
Sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana, Prof. Sufmi Dasco Ahmad menjadi narasumber utama dalam pertemuan tersebut. Beliau menyampaikan laporan komprehensif terkait progres rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah yang terdampak bencana di tiga provinsi di Pulau Sumatra. Laporan tersebut mencakup kondisi terkini infrastruktur yang rusak, proses pemulihan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan jaringan transportasi, serta perkembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak.
Dalam penyampaian laporannya, Prof. Dasco menjelaskan bahwa beberapa wilayah telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses pemulihan, namun masih terdapat tantangan terkait alokasi anggaran, ketersediaan bahan bangunan, dan koordinasi antar instansi di tingkat lokal. Beliau juga menyampaikan data rinci mengenai jumlah rumah yang telah selesai dibangun kembali, serta target waktu penyelesaian seluruh proyek rekonstruksi yang telah ditetapkan.
“Kami telah melakukan pemantauan menyeluruh di setiap titik terdampak. Meskipun ada tantangan, kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh program pemulihan sesuai dengan target yang telah disepakati, demi kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak bencana,” ujar Prof. Dasco dalam kesempatan tersebut.
Setelah mendengarkan laporan secara menyeluruh, Presiden Prabowo Subianto memberikan penugasan khusus kepada masing-masing peserta pertemuan, yang disesuaikan dengan bidang tugas dan wewenang masing-masing instansi.
– Kepada Prof. Sufmi Dasco Ahmad: Diminta untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah di tiga provinsi Sumatra terkait, serta melakukan evaluasi berkala terhadap progres pemulihan pascabencana. Selain itu, juga ditugaskan untuk menyusun rekomendasi kebijakan terkait mitigasi bencana yang lebih efektif untuk masa mendatang.
– Kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi: Ditugaskan untuk menyelaraskan kebijakan antar kementerian/lembaga dalam mendukung program pemulihan pascabencana, serta memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
– Kepada Menteri Luar Negeri Sugiono: Diminta untuk menjajaki bantuan internasional yang dapat mendukung upaya pemulihan, terutama terkait teknologi dan keahlian khusus dalam penanganan pascabencana. Selain itu, juga ditugaskan untuk menyampaikan komitmen Indonesia dalam menangani dampak perubahan iklim yang menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya frekuensi bencana alam.
– Kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya: Ditugaskan untuk menyusun jadwal pemantauan langsung oleh Presiden ke wilayah terdampak bencana dalam waktu dekat, serta memastikan bahwa seluruh penugasan yang diberikan dapat terlaksana dengan baik dan dilaporkan secara berkala.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penanganan pascabencana bukan hanya urusan satu instansi, melainkan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. “Di awal tahun ini, kita harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa masyarakat terdampak bencana dapat kembali menjalankan kehidupan normal dengan lebih baik. Setiap langkah yang kita lakukan harus berfokus pada kesejahteraan rakyat,” tegas Presiden Prabowo.
Pertemuan ini menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto serta pemerintah dalam menindaklanjuti seluruh proses penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga tahap pemulihan dan rehabilitasi jangka panjang. Selain itu, penetapan penugasan khusus di awal tahun juga menunjukkan bahwa pemerintah memiliki arahan strategis yang jelas untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di tahun 2026.
Diharapkan, dengan adanya koordinasi yang baik antar instansi dan penegasan arahan dari Presiden, seluruh program pemulihan pascabencana dapat terlaksana dengan optimal, sehingga masyarakat terdampak dapat merasakan manfaat secara nyata dan wilayah yang terkena dampak dapat bangkit kembali dengan lebih kuat. (Rahmat Hidayat)